Kaleidoskop Aspek Kesehatan 2023: Kontroversi UU Kesehatan, Didemo Nakes Tapi Didukung Penuh DPR serta Kemenkes

Kaleidoskop Aspek Aspek Kesehatan 2023: Kontroversi UU Kesehatan, Didemo Nakes Tapi Didukung Penuh DPR dan juga Kemenkes

Todaynusantara.com – Undang-Undang Kesejahteraan terbaru memunculkan polemik pasca disahkan menjadi UU Bidang Kesehatan oleh DPR lalu didukung penuh oleh Kementerian Bidang Kesehatan (Kemenkes). Tidak sedikit tenaga kebugaran (Nakes) yang digunakan mengutarakan kekecewaan dikarenakan dianggap merugikan. Simak kontroversi UU Aspek Kesehatan di area Kaleidoskop Kesejahteraan Suara.com, berikut ini.

Bulan Juni 2023, DPR melalui Komisi IX menyetujui draft RUU Kesejahteraan untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Kabar ini memantik reaksi dari Nakes yang mana mengumumkan RUU Bidang Kesehatan terbaru bak Omnibus Law yang mana akan merugikan kesejahteraan dokter, perawat, serta tenaga kemampuan fisik lainnya.

100 Ribu Nakes Ancam Mogok Praktik Jika RUU Kesejahteraan Disahkan. (Suara.com/Dini Afrianti)
100 Ribu Nakes Ancam Mogok Praktik Jika RUU Bidang Kesehatan Disahkan. (Suara.com/Dini Afrianti)

Puncaknya dokter serta nakes lainnya yang digunakan tergabung pada organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan juga Persatua Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melakukan unjuk rasa pada depan Gedung DPR RI, Selasa, (11/7/2023). Dalam aksi ini, ada 6 poin problematik dari RUU Aspek Kesehatan menurut mereka, antara lain:

  1. Penghapusan menghapus mandatory spending (alokasi anggaran) kebugaran minimal 10 persen dari sebelumnya 5 persen.
  2. Kemudahan pemberian izin untuk dokter asing dikarenakan tidak ada lagi butuh rekomendasi dari IDI.
  3. Perubahan ketentuan dokter untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) yang bukan memerlukan rekomendasi organisasi profesi.
  4. Pembatasan jumlah total organisasi profesi.
  5. Konsil Kesehatan Indonesia lalu Konsil Tenaga Aspek Kesehatan Indonesia tidaklah lagi independen dan juga harus bertanggung jawab terhadap Menteri Kesehatan.
  6. Risiko kriminalisasi Nakes sebab aturan ancaman pidana penjara bagi mereka itu yang mana melakukan kelalaian berat.

Menteri Kesejahteraan Budi Gunadi Sadikin Angkat Bicara

Menteri Aspek Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan digodoknya RUU Bidang Kesehatan menjadi UU Kesejahteraan tidak tanpa sebab. Ia menyampaikan salah satu alasan utama disahkannya UU ini adalah paradigma sektor kemampuan fisik pada Indonesia yang dimaksud masih sangat bergantung ke luar negeri.

Baca Juga:  Hari Diabetes Sedunia 2023: Ini Bedanya dengan Hipertensi lalu Asam Urat, Jangan Sampai Tertukar!
Menteri Bidang Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (YouTube/Sekretariat Presiden)
Menteri Aspek Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (YouTube/Sekretariat Presiden)

“Pemerintah setuju dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian lalu alat kondisi tubuh melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Priotisasi pemakaian unsur baku juga hasil pada negeri serta pemberian insentif untuk bidang yang melakukan penelitian, pengembangan, lalu produksi pada negeri,” ucap Budi di tempat Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, DKI Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Terkait SIP dokter yang tak perlu rekomendasi organisasi profesi juga STR yang mana berlaku seumur hidup, ia mengatakan hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesetaraan total dokter di dalam Indonesia. Ia juga mengeksplorasi tentang ketersediaan juga kesetaraan tenaga kondisi tubuh di tempat seluruh Indonesia dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium pada rumah sakit.

“Pemerintah setuju dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang tersebut berlaku seumur hidup dengan kualitas yang mana terjaga,” lanjut Budi.

Ia juga menentang anggapan UU Bidang Kesehatan menyebabkan dokter asing bebas membuka praktik dalam Indonesia. Sebab untuk sanggup praktik di dalam Indonesia, dokter asing atau dokter lulusan universitas luar negeri membutuhkan institusi besar lalu bukan dapat datang sendiri-sendiri.

“Ada proses adaptasinya. Dokter asing yang mana masuk kami batasi dan juga tiada bisa saja ecer praktik sendiri-sendiri, harus ada institusi besar yang digunakan menangani,” katanya.

Selain itu, UU Bidang Kesehatan juga mengatur pembatasan izin praktik dokter asing. Budi mencontohkan, praktik dapat diadakan selama dua tahun dan juga hanya sekali bisa jadi perpanjang satu kali, sehingga dokter asing sanggup praktik pada Indonesia maksimal empat tahun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melikiades Laka Lena. (Dok: DPR)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melikiades Laka Lena. (Dok: DPR)

Masih menurutnya, diperkenalkan dokter asing berpraktik di area Indonesia tidak berarti menjadi ancaman bagi dokter berstatus warga negara Indonesia (WNI). Ia pun mengibaratkannya seperti koki berstatus warga negara asing di tempat restoran, tidaklah berarti mengancam potensi kerja bagi koki lainnya dalam Indonesia.

Baca Juga:  Mampu Selamatkan Pasien Penyakit Jantung, Begini Terbosan Atasi Permasalahan Regurgitasi Katup Mitral

Justru, ia menilai, kompetensi yang tersebut mereka itu miliki mampu mengajarkan pengalaman dan juga resep tertentu yang dimaksud mampu dipelajari oleh pekerja lain.

DPR Sahkan UU Kesehatan

DPR resmi mengesahkan RUU Aspek Kesehatan menjadi UU Bidang Kesehatan pada Selasa (11/7/2023). Ada 11 undang-undang terkait sektor kemampuan fisik yang dimaksud sudah cukup lama berlaku sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika inovasi zaman.

Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan RUU tentang kondisi tubuh bertujuan untuk meningkatkan derajat kondisi tubuh publik Indonesia. RUU ini menjabarkan program perubahan struktural kebugaran yang dimaksud bersifat reformis untuk perbaikan pelayanan kondisi tubuh pada prasarana kebugaran primer kemudian sekunder melalui penguatan upaya kondisi tubuh di bentuk upaya promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, serta atau paliatif.

“RUU kemampuan fisik memberikan ruang habitat untuk pengembangan pembaharuan kesehatan, juga penguatan peran kesehatan,” ungkap Melki.

(Sumber: Suara.com)

error: Content is protected !!